Tugas Pokok dan Fungsi

BPBD mempunyai tugas :

  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintahan daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional   terhadap usaha penanggulangan bencana yang Mencakup pencegah bencana, penanganan darurat Rehabilitasi, serta  rekontruksi secara adil dan setara;
  2. Menetapkan   standarisasi  dan  kebutuhan  penangulangan  bencana  berdasarkan  peraturan dan perundang-undangan;
  3. Menyusun,  menetapkan  dan  menginformasikan  peta  rawan Bencana;
  4. Menyusun, menetapkan  prosedur setiap  penanganan bencana;
  5. Melaksanakan  penyerangan penanggulanagan bencana pada Wilayahnya;
  6. Melaporkan  penyerangan penangulangan bencana kepada Bupati sebulan  sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  7. Mengendalikan  pengumpulan dan penyaluran  uang dan barang;
  8. Mempertangung jawabkan penggunaan  anggaran yang diterima Dari Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah dan sumber Penerimanya lainnya;
  9. Melaksanakan  kewajiban  lainya  sesuai  dengan  peraturan Perundang-undangan.

BPBD mempunyai fungsi :

  1. Perumusan dan penerapan kebijakan penangulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif  dan efesien;
  2. Pengkoordinasian  pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana,  terpadu  dan menyuruh;
  3. Pelaksanaan  penangulangan  bencana  secara  terintergransi dalam tahap  pra bencana,  saat  tanggap  daryrat  dan panca bencana;
  4. Pengkoordinasian penanggulangan  bencana  dengan  instansi dan / atau  institusi terkait lainya  pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat  dan pasca bencana;
  5. Pengkoordinasi penyarahan  sumber daya manusia,  peralatanya, Logistic  dari SKPD, instansi vertical dan  institusi  terkait  lainnya Dalam rangka  penanggulanagn  darurat  bencana.

BPBD mempunyai  kewenangan  :

  1. Melaksanakan perumusan kebijakan  penanggulanggan bencana pada Wilayahnya selaras  dengan  kebijakan pembangunan daerah;
  2. Melaksanakanpengawasan  penyusunan  perencanaanpembangunan Yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
  3. Melaksanakan  kebijakan  kerjasama   dalam  penanggulangan Bencana provinsi  dan / atau kabupaten / kota lain;
  4. Melakuakan  pengaturan  penggunaan  teknologi  yang  berpotensi Sebagai  sumber  ancaman  atau  bahaya  bencana  pada  wilayahnya;
  5. Melakukan  perumusan  kebijakan  pencegahan  penguasaan  dan Pengawasan   sumber  daya alam yang  melebihi kemampuan ala Pada wilayahnya;
  6. Melaksanakan  penertiban  pengumpulan  dan  penyaluran  uang atau Barang pada wilayahnya.

Info